YESAYA    
Edisi YESAYA   |   Bunda Maria   |   Santa & Santo   |   Doa & Devosi   |   Serba-Serbi Iman Katolik   |   Artikel   |   Anda Bertanya, Kami Menjawab
Hargai Kehidupan
oleh: Tom S Saptaatmaja *

Menggelisahkan manakala kita sebagai manusia mau memikirkan soal hukuman mati di banyak negara. Menurut laporan Amnesti Internasional, tahun 2005 lebih dari 2.100 dihukum mati. Tahun 2004 sebanyak 3.800 eksekusi. Sebanyak 86 negara telah menghapus hukuman mati. (Radio Nederland 20 April 2006).

Indonesia tidak disebut-sebut dalam laporan itu, tetapi kita menjadi sorotan media internasional terkait dengan rencana eksekusi Tibo dkk. Apalagi setelah Paus Benediktus XVI secara pribadi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat sebuah surat agar eksekusi ketiganya dibatalkan.

Vatikan tidak bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, tetapi Gereja Katolik sejak dulu lantang menentang hukuman mati terhadap siapapun, bahkan pada Amrozi atau Saddam Hussein yang muslim. Gereja memperjuangkan nyawa orang tidak dihabisi seenaknya atas nama hukum.

Pada 18 April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan hukuman mati kepada Tibo dkk atau Amrozi dkk merupakan keputusan hukum bukan politik. Mengenai penolakan grasi kepada Tibo dkk, Presiden mengungkapkan, hal itu tidak diputuskannya sendiri, namun mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung. Dari pernyataan tersebut, ada beberapa gugatan baru yang perlu dikemukakan.
Pertama, retorika Presiden itu sungguh menyakitkan mereka yang jadi korban Poso. Terkesan Presiden tidak tahu akar permasalahan konflik Poso yang penuh dengan nuansa politik. Pada kerusuhan 1998 dan Mei 2000, saat terjadi perang tidak beradab di Poso, aparat keamanan membiarkan. Malah ada aparat ikut main sehingga konflik di sana bisa dilestarikan.


Main Hakim Sendiri

Tiba-tiba Tibo dkk yang hanya tamatan SD, lugu dan sederhana harus dihukum mati. Ini keputusan hukum murni atau penuh muatan politik? Boleh jadi Tibo dkk memang terlibat konflik Poso, tapi mengapa hanya Tibo dkk yang tersentuh hukum? Mana pelempar bom di Pasar Tentena dan pemenggal kepala tiga siswi di Poso?

Kedua, tambah menyebalkan hati jika membicarakan praktik penegakan hukum di negeri ini. Jangankan hukuman mati, hukum bagi orang yang masih hidup saja penuh dengan anomali dan absurditas. Ketika orang mau jualan majalah, mau bisnis hiburan, mau sembahyang di tempat ibadah sesuai keyakinannya, tiba-tiba diserang oleh preman yang mengenakan jubah agama. Polisi atau aparat penegak hukum hanya bengong melihat tindakan ”main hakim sendiri” yang dilakukan para pemuja kekerasan itu.

Peristiwa semacam itu seringkali terjadi. Orang yang main hakim sendiri dibiarkan, sehingga hukum kita sebenarnya tidak ubahnya dengan hukum rimba. Yang kuat dan bisa memaksakan kehendak adalah pemilik hukum di negeri ini. Jika eksekusi bagi Tibo dkk dilaksanakan, makin membenarkan pendapat mereka memang jadi korban dari viktimisasi oleh negara.

René Girard pernah mengungkapkan mekanisme viktimisasi memang terus dilestarikan dalam ritus korban. Selalu akan ada kaum lemah yang dijadikan tumbal agar sejarah tidak menyalahkan yang kuat.


Hargai Kehidupan

Prof James T Siegel, dari jurusan Antropologi dan Studi Asia di Universitas Cornell, membeberkan negara Indonesia, khususnya Orba, tampil sebagai monster yang siap mencabut nyawa siapapun yang dianggap biang keladi kerusuhan. Ada ratusan ribu nyawa tidak berdosa, dikorbankan dari 1965-1998. Tapi di era yang disebut reformasi ini, viktimisasi ala Orba juga tidak ada matinya. Sri Bintang Pamungkas benar ketika mengatakan kita justru tengah hidup di era Neo-Orba, karena ritus viktimisasi terus dilangsungkan para penguasa yang lalim.

Negeri kita sudah remuk. Presiden Bank Dunia sudah memperingatkan dampak korupsi yang kronis di negeri ini. Dana korban bencana saja dikorup. Di sisi lain orang gemar menyebut nama Tuhan, tempat ibadah bertaburan, tetapi anarkisme dan kemunafikan merajalela.

Tetapi di tengah situasi itu kita bisa membuat gebrakan, jika kita mau menghargai kembali kehidupan dan menolak semangat kematian. Pidana mati juga masih kita cantumkan di KUHP. Praktik hidup bernegara kita juga lebih senang kepada kekerasan, anarkisme dan maut.

Mari kita kembali kepada semangat dan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya nilai-nilai kehidupan dan perikemanusian dijunjung tinggi. Mari kita hargai kehidupan.


* Penulis adalah teolog dan kolumnis, tinggal di Surabaya.
Sumber: Harian Umum Sore SINAR HARAPAN; www.sinarharapan.co.id